Antara Harapan dan Kenyataan

Menjadi wakil rakyat tidak mudah. Banyak harapan yang digantungkan padanya. Lalu bagaimanakah kenyataannya ?

Pesta demokrasi yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin dekat. Pembicaraan tentang pemilu itu kemudian berkembang, tak hanya menjadi isu dalam media massa tetapi juga diungkapkan dalam diskusi-diskusi kampus. Pembicaraan yang hangat tentang pemilu  menjadi suatu wacana yang tidak ada habisnya untuk selalu diulas. Hal itu dikaitkan dengan jalannya roda pemerintahan. Begitu juga yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UAJY bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 3 FM dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan diskusi dengan mengusung tema, “Anggota dewan, antara harapan dan kenyataan”. Diskusi yang diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2004 ini mengundang wakil ketua dewan, Drs. Choirudin, M.M. dan ketua divisi informasi KPU D.I. Yogyakarta (DIY), Drs. Nadjib, M.Si

Membicarakan anggota dewan yang notabene merupakan wakil rakyat, memang memunculkan banyak perdebatan. Apalagi bila ini dikaitkan dengan kinerja yang sudah dilakukan. Anggota dewan dianggap belum menjalankan fungsinya secara maksimal. “Contohnya adalah ketika di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sedang dalam proses penggodokan keputusan, tiba-tiba ada surat peringatan dari partai tertentu yang bisa mempengaruhi keputusan itu,” ujar Emmanuel Setowijaya, koordinator Kelompok Profesi Pers UAJY. Menurut mahasiswa komunikasi angkatan 2002 ini permainan seperti itu kurang tepat, dan tidak logis. Karena ketika suatu partai sudah menempatkan wakilnya di pemerintahan, maka yang dijalankan bukan lagi untuk kepentingan partai tapi untuk kepentingan rakyat keseluruhan.

          Hal senada juga diungkapkan oleh Dina Listiorini M.Si., dosen Ilmu Komunikasi UAJY. Menurutnya kondisi negara kita berbeda dari Amerika yang bisa  membedakan antara kepentingan partai dan kepentingan negara. Dina yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu mengungkapkan bahwa pembelaan John F. Kennedy terhadap partai politiknya berakhir seiring dengan terpilihnya ia menjadi presiden Amerika Serikat. Hal itu menunjukkan bahwa ada komitmen yang kuat untuk mengemban tugas secara maksimal ketika seseorang menjabat sebagai wakil rakyat.

Tetapi berbeda keadaannya dengan di Indonesia. Menjabat sebagai wakil rakyat dijadikan seolah-olah seperti lowongan pekerjaan. Dengan demikian segala cara dilakukan untuk memperoleh jabatan itu. Fenomena ini bisa dilihat dari animo yang besar untuk mendapatkan ijazah persamaan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Umum (SMU), sebagai salah satu syarat untuk bisa menjadi anggota dewan. “Kalau menjadi wakil rakyat semata-mata karena kekuasaan, maka jangan harap Indonesia akan memiliki sebuah pemerintahan yang bersih,” ungkap dosen yang sudah menjadi pengajar di FISIP sejak tahun 1995.

Kinerja anggota dewan memang menjadi sorotan utama menjelang pelaksanaan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan mulai bulan April mendatang. Track record atas kinerja terdahulu seringkali dijadikan pegangan dalam menyeleksi orang-orang yang akan menampung aspirasi rakyat. “Pasca pemilu reformasi saya tidak melihat perubahan yang signifikan pada negara kita,” ujar Dina Listiorini yang menyelesaikan S2 nya di Universitas Indonesia. Ketika Indonesia sudah pernah mengalami pemilu pasca reformasi, dan sampai sekarang tidak menunjukkan suatu kemajuan yang berarti maka hal itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pada pemerintah. Termasuk kepercayaan pada pemerintahan mendatang. Apalagi bila ini dikaitkan dengan pemilih tradisional yang tidak terpengaruh akan pembelajaran politik. Contoh pembelajaran politik seperti tidak memilih politisi yang terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sepertinya tidak akan berpengaruh banyak pada kelompok pemilih yang satu ini. Menurut Emmanuel Setowijaya yang akrab dipanggil Seto ini mengungkapkan bahwa usaha pembelajaran yang dilakukan KPU pada masyarakat akan tidak berarti apa-apa, ketika itu dibenturkan dengan pemilih tradisional yang masih terpengaruh akan ikatan emosional pada salah satu partai. Menurut Dra. Dwi Hernuningsih, sebagai senior manajer divisi pemberitaan RRI Yogyakarta, mengatakan bahwa kondisi pemilih di Indonesia mencerminkan akan kurangnya pendidikan berpolitik di Indonesia, sehingga tak heran bila muncul pemilih tradisional yang masih mempunyai ikatan primordialisme seperti itu.

Realitas sosial seperti itulah yang kemudian ingin coba digali melalui diskusi yang diadakan di ruang sidang FISIP. Diskusi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pada pemilu mendatang, sekaligus menjadi sebuah ruang publik, di mana publik bisa menilai, memberi masukan dan komentar. “Dengan adanya diskusi masuk kampus seperti itu sikap mahasiswa dan kampus terhadap proses demokratisasi di negara kita, akan terlihat,” ungkap Hernuningsih yang pernah mengikuti studi banding pelaksanaan pemilu Swedia tahun 2002 lalu.

Tugas anggota dewan tidak ringan, pun begitu, banyak harapan yang digantungkan padanya. “Harapan pada anggota dewan dari dulu selalu sama, tinggal kita lihat implementasi dari itu semua dengan optimis,” ujar Dina Listiorini menutup pembicaraan. (Rias Andriati)

 

◄

Tentukan pilihan anda

►